“Seriusnya” #JuguranDesa 7117 di Pangebatan

Diluar kebiasaan, juguran desa ala GDM-ers di Banyumas yang biasanya lesehan dengan topik obrolan ngalor ngidul ga jelas, siang tadi menjadi lebih serius namun tetap lucu 🙂 maklum, tema obrolan kali ini memang agak substansial, soal basis data milik desa.

Dibuka dengan “resmi” oleh MC dadakan, Santi Herlina – Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Pangebatan. Dilanjutkan sambutan selamat datang dari Sekdes Pangebatan, Drs. Budi Susilo, serta pembukaan resmi oleh Kades Pangebatan.

Untuk mencairkan suasana, saya (yang ditunjuk oleh bu Santi) sebagai moderator, membuka sesi diskusi dengan perkenalan para peserta. Mulai dari bu Lia (Kades Kalisogra Wetan, Kec. Kalibagor) yang sempat kesasar ke Pabuwaran, mencari Balai Desa Pangebatan :)) hingga mas Tegar, KPMD Pangebatan yang baru saja wisuda, jebolan sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Peserta lainnya kebanyakan sudah saling kenal, karena memang aktivis Grup WhatsApp ^_^

Sesi agak “resmi” dilanjutkan dengan penjelasan latar belakang dan tujuan dari pembicaraan soal topik basis data desa, kali ini giliran Bayu Setyo Nugroho, Kades Dermaji tampil. Bupati Bayu (begitu saya menyapanya) mengajak desa-desa untuk mulai menyadari pentingnya basis data di desa, milik desa sendiri. Karena selama ini desa belum memiliki basis data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan maupun evaluasi keberhasilan pembangunan.

“Walaupun dermaji sudah berkali-kali memenangkan lomba perencanaan pembangunan desa, toh kami sadar bahwa basis data desa menjadi hal penting untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang terarah dan terukur di masa depan” ujar Bayu.

Melanjutkan suasana agak serius itu, saya coba menjelaskan beberapa hal krusial terkait data di desa. Mengenai basis data terpadu yang tidak dibagikan begitu saja ke desa, mengenai masalah penerima bantuan program sosial dari pemerintah pusat dan daerah serta beberapa hal terkait penanggulangan kemiskinan versi pemerintah.

Nah, secara teknis, saat ini desa-desa di Banyumas sebenarnya telah memiliki data kependudukan dan kesejahteraan warganya. Data kependudukan berupa BIP (buku induk penduduk) sudah difasilitasi dengan aplikasi SMARD dari Dindukcapil Banyumas. Sedangkan data kesejahteraan berupa BDT (basis data terpadu) sudah ada di setiap kecamatan, bersumber dari Bappeda Banyumas.

Masalahnya, kedua data itu bukan milik desa. Selama ini desa hanya dijadikan tukang input saja, sumber data tapi tidak memiliki datanya secara hukum sehingga jarang menggunakannya sebagai basis pengambilan kebijakan pembangunan.

Karena itu, kemudian disepakati bahwa desa seharusnya juga memiliki basis data desa yang secara hukum sah, tidak melanggar aturan, sesuai kewenangan desa, serta secara teknis juga mudah. Mudah dikelola dan digunakan.

“Terkait data desa ini, sebaiknya kita berawal dari kebutuhan saja dulu. Tidak perlu terpaku pada variabel data yang banyak di BDT versi pemerintah, tetapi kita bisa menggunakannya sebagai bahan kajian awal basis data di desa yang nantinya diatur dengan Peraturan Desa sehingga menjadi payung hukum dari aktivitas pengelolaan data desa dan menjadikannya bahan pengambilan kebijakan desa” ujar Akhmad Fadlie, peneliti implementasi UU Desa di Banyumas.

Mas Fadlie, begitu saya biasa sapa, juga adalah pegiat GDM asal Sidareja, Cilacap. Karena pengalaman dan pengetahuannya soal UU Desa yang cukup banyak, sesi serius berikutnya mas Fadlie menjadi semacam narasumber yang menjawab dan menjelaskan beberapa konsep penggunaan basis data desa, terkait dengan perencanaan program di desa, hingga contoh bagaimana konsep itu diimplementasikan.

juguran-desa-membangun-banyumas-7117-pangebatan-soep

Tak tinggal diam, bu Hesti, perangkat Desa Datar, Kec. Sumbang juga urun gagasan. Bagaimana jika data ini dipadukan dengan fungsi Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa yang baru dibentuk. Bu Lia menimpali, bagaimana proses pendataan warganya. Jelang akhir acara, Pak Aziz (Kades Kalisari, Kec. Cilongok) menambahkan, sebaiknya jika proses ini berhasil, maka perlu dijelaskan juga kepada supra desa, Camat atau Pemda. Agar kebijakan di desa tidak terhambat gara-gara pemahaman yang berbeda dengan Camat atau pihak Pemda.

Menanggapi beberapa hal diatas, Mas Fadlie menjelaskan beberapa hal :

  1. Terkait dengan keterpaduan data ini dengan program pemerintah yang berjalan dan tim bentukan pemerintah tentu menjadi hal penting, bisa dilakukan, setelah jelas bagaimana BDD ini diimpelentasikan di desa.
  2. Proses pendataan warga bisa dilakukan secara periodik dan bertahap, tidak harus melakukan sensus secara serentak seperti BPS. Dalam hal ini, data dari BDT versi pemerintah, dapat digunakan sebagai salah satu unsur masukan.
  3. Sosialisasi dan audiensi dengan pemerintah daerah, bahkan Kementerian yang membidangi desa menjadi hal yang sangat mungkin dilakukan. Terutama ketika proses BDD ini benar-benar melahirkan data dan statistik yang akurat dan membantu perencanaan pembangunan desa.

Setelah sempat istirahat beberapa menit untuk makan siang dengan menu pecel dan mendoan, acara dilanjutkan sambil ngopi. Tak ketinggalan kacang rebus, grontol dan intil juga melengkapi hangatnya suasana siang tadi.

Pada akhir acara, disepakati beberapa hal sebagai berikut :

  1. Para peserta yang sebagian besar adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang hadir bersepakat untuk melakukan proses pembuatan basis data desa, dengan payung hukum Perdes Basis Data Desa.
  2. Sebelum itu, prosesnya dimulai dengan menyiapkan bahan basis data desa, seperti BIP dan BDT. Beberapa desa yang sudah memiliki BIP dan BDT tinggal mengolah, yang belum bisa meminta kepada dinas terkait.
  3. Setelah memiliki BIP dan BDT, Pemdes membentuk tim pengkaji dan perumus rencana tabel BDT, sehingga variabel data di BDD menjadi sesuai kebutuhan desa, tidak terpaku pada tabel BDT saja.
  4. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai bahan perumusan Raperdes BDD, kemudian diagendakan dalam Program Legislasi Desa (Prolegdes) tahun 2017, sehingga BPD dan elemen masyarakat bersiap membahasnya
  5. Musyawarah Desa (musdes) dilakukan untuk membahas Raperdes BDD, dengan harapan dapat menyepakati Perdes BDD. Tabel BDD menjadi lampiran resmi dari Perdes tersebut.
  6. Implementasi Perdes BDD dilakukan oleh Tim Pelaksana BDD. Pembentukannya berdasarkan SK Kades dengan anggota melibatkan unsur Perangkat Desa Kewilayahan, RT/RW, KPMD, Karangtaruna, PKK dll.
  7. Pembiayaan implementasi BDD harus masuk dalam APBDesa atau APBDesa perubahan 2017
  8. Hasil pendataan BDD dilaporkan kepada Kades, ditetapkan dengan Peraturan Kades secara berkala. Publikasi hasil pendataan BDD juga dilakukan melalui pertemuan warga dan media desa, salah satunya berupa infografik BDD.
  9. Tim Relawan TIK Banyumas akan membantu mengupayakan dukungan sistem BDD agar lebih mudah digunakan oleh pelaksana pendataan BDD serta mendukung publikasi hasil pendataan BDD secara berkala.

Demikian catatan saya tentang #jugurandesa agak serius tadi siang. Semoga bermanfaat.

Satu pemikiran pada ““Seriusnya” #JuguranDesa 7117 di Pangebatan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s